Pemekaran harus berdasarkan kesepakatan dari daerah-daerah yang bersangkutan.
Ini melibatkan konsultasi dan persetujuan dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat.
Usulan Gubernur
Gubernur daerah yang akan dimekarkan mengusulkan pemekaran kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan administratif.
Evaluasi Pemerintah Pusat
Usulan tersebut kemudian dievaluasi oleh Pemerintah Pusat. Evaluasi ini meliputi aspek administratif, teknis, dan finansial untuk memastikan bahwa pemekaran tersebut layak dan dapat dilaksanakan dengan baik.
Persetujuan DPR RI dan DPD RI
Setelah melalui evaluasi, usulan pemekaran harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI dan DPD RI.
Proses ini melibatkan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan.
Pengesahan oleh Presiden
Setelah disetujui oleh DPR RI dan DPD RI, pemekaran wilayah kemudian disahkan oleh Presiden. Dengan pengesahan ini, pemekaran resmi dan provinsi baru dapat mulai beroperasi.
Tantangan dan Harapan
Pemekaran wilayah selalu menghadapi tantangan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial.
Namun, harapan untuk Provinsi Mataraman adalah bahwa pemekaran ini akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat setempat.
Dengan pemerintahan yang lebih dekat dan fokus, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Jadi, pemekaran wilayah merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola dan pelayanan publik.