Biaya Administrasi: Pemekaran wilayah memerlukan biaya administrasi yang tidak sedikit, termasuk untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan baru.
Persiapan Sumber Daya Manusia: Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan pemerintahan di provinsi baru.
Integrasi Sosial: Pemekaran wilayah juga menghadapi tantangan integrasi sosial, terutama dalam membangun identitas dan kebersamaan di wilayah baru.
Proses dan Tahapan Pemekaran
Persetujuan DPR dan Pemerintah Pusat
Pemekaran wilayah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Prosesnya harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Pusat.
Usulan pemekaran harus diajukan dan mendapatkan persetujuan dari DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan sebelum diajukan ke DPR dan Pemerintah Pusat.
Penyiapan Infrastruktur dan Sumber Daya
Setelah mendapatkan persetujuan, langkah selanjutnya adalah penyiapan infrastruktur dan sumber daya untuk mendukung pembentukan provinsi baru.
Ini termasuk pembangunan kantor pemerintahan, fasilitas publik, serta pelatihan dan penyiapan sumber daya manusia.
Pelaksanaan Pemekaran
Setelah semua persiapan selesai, pelaksanaan pemekaran dilakukan. Ini meliputi pembentukan pemerintahan baru, penetapan batas wilayah, serta pengaturan administrasi dan layanan publik.
Reaksi Masyarakat dan Tokoh Lokal
Reaksi masyarakat dan tokoh lokal terhadap usulan pemekaran ini beragam.
Ada yang mendukung penuh karena melihat potensi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.
Namun, ada juga yang khawatir tentang potensi konflik dan pemborosan anggaran. Dialog dan sosialisasi terus dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman yang lebih luas dari semua pihak.