Partai ini harus mampu menjaga persatuan di antara kadernya, sambil menghadapi tekanan eksternal dari PBNU dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam muktamar ini.
Keputusan untuk mempercepat muktamar bisa menjadi pedang bermata dua bagi PKB: di satu sisi, memperkuat legitimasi kepemimpinan Cak Imin; di sisi lain, membuka peluang bagi kubu yang tidak puas untuk merebut kepemimpinan partai.
Namun demikian, dengan sinergi yang kuat antara DPP PKB dan DPW-DPC di seluruh Indonesia, PKB bisa saja berhasil melewati masa sulit ini dan keluar sebagai partai yang lebih solid dan siap menghadapi tantangan ke depan.
Dukungan dari kader di akar rumput, terutama yang tergabung dalam Dewan Syuro, akan menjadi kunci keberhasilan muktamar ini.
Dalam konteks politik nasional, hasil muktamar PKB juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap konfigurasi koalisi dan peta politik menjelang Pilkada 2024.
Jika PKB berhasil mempertahankan stabilitas internal dan tetap berkoalisi dengan Gerindra, partai ini akan menjadi salah satu kekuatan utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, jika terjadi perpecahan, bukan tidak mungkin PKB akan mengalami penurunan pengaruh politik di tingkat nasional.
Keputusan PKB untuk mempercepat muktamar merupakan langkah strategis di tengah dinamika politik internal dan eksternal yang tengah melanda partai ini.
Muktamar ini akan menjadi ajang penting untuk menentukan arah perjuangan PKB lima tahun ke depan, serta untuk memperkuat atau bahkan mengubah kepemimpinan partai.
Di sisi lain, konflik dengan PBNU menjadi tantangan besar yang harus dihadapi PKB.
Jika konflik ini tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin muktamar akan menjadi arena perebutan kekuasaan yang sengit, dengan dampak yang signifikan terhadap masa depan partai.
Namun, dengan dukungan yang kuat dari kader di seluruh Indonesia, PKB masih memiliki peluang besar untuk keluar dari masa sulit ini dengan lebih kuat dan siap menghadapi tantangan ke depan.
Keberhasilan muktamar ini akan sangat menentukan posisi PKB dalam peta politik nasional, terutama menjelang Pilkada 2024 dan pemerintahan Prabowo-Gibran.