Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 124,4 triliun untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, serta memperbaiki rantai distribusi hasil pertanian.
BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar: Desakan Internal dan Dukungan Keluarga Jokowi
Selain itu, anggaran ini juga diarahkan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi petani guna mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia.
Pembangunan Infrastruktur: Memperkuat Konektivitas dan Pembangunan IKN
Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu fokus utama RAPBN 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 400,3 triliun.
Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Dewan Pakar Dorong Jokowi Jadi Ketum Partai Beringin
BACA JUGA:Presiden Jokowi Beri Arahan Langsung Seluruh Kepala Daerah di IKN
“Infrastruktur yang baik adalah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah akan terus melanjutkan proyek-proyek strategis nasional yang dapat memberikan dampak nyata bagi rakyat,” jelas Jokowi.
Transfer ke Daerah: Memperkuat Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat-Daerah
Transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun menjadi salah satu komponen penting dalam RAPBN 2025.
Alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa upaya ini harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pendapatan asli daerah yang meningkat akan memperkuat akses dan kualitas layanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” ungkap Jokowi.