PALPOS.ID - Pileg dan Pilpres 2024 Dinilai Pemilu Terburuk Setelah Reformasi: Sebuah Catatan Kritis Djarot PDIP.
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan tonggak penting dalam sistem demokrasi, yang berfungsi sebagai mekanisme utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka.
Di Indonesia, setelah era reformasi, pemilu dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan menuju demokrasi yang lebih matang.
Namun, Pemilu 2024 mendapat sorotan tajam dan kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk dari PDI-Perjuangan (PDIP), yang menyebutnya sebagai "Pemilu terburuk setelah reformasi."
BACA JUGA:Kritik Tajam Puan Maharani terhadap Pemilu 2024 dan Permintaan Maaf Terakhir Presiden Jokowi
BACA JUGA:Pj Bupati H Sandi Minta Seluruh Lurah Bersikap Netral dan Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu
Pandangan PDIP: Pemilu 2024 Sebagai Pemilu Terburuk
Ketua DPP PDI-Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, dengan tegas menyatakan bahwa Pemilu 2024, baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres), merupakan yang terburuk setelah era reformasi.
Kritik ini bukan tanpa dasar; Djarot mencatat beberapa faktor yang menyebabkan pemilu kali ini dianggap gagal memenuhi standar demokrasi yang sehat.
Salah satu faktor utamanya adalah penggunaan alat negara dalam penyelenggaraan pemilu.
Djarot menuduh adanya pengerahan alat penyelenggara negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga aparat penegak hukum (APH), untuk mendukung calon-calon tertentu.
BACA JUGA:Jelang Pemilukada, Sekda Palembang Minta Satlinmas Edukasi dan Jaga Kamtibmas
BACA JUGA:PAN Resmi Dukung H Arlan dan Frangky Nasril pada Pemilukada Prabumulih 2024
“Pengerahan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi dan memaksa rakyat memilih calon-calon tertentu,” tuturnya di Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Kekhawatiran akan Pilkada Serentak 2024