Penjelasan ini bertujuan memberikan wawasan kepada peserta mengenai bagaimana proses pemeriksaan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi kerugian negara akibat korupsi.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Siapkan Lapas Lubuklinggau Raih WBK
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Akan Resmikan UKK Lubuklinggau
Narasumber kedua adalah Sofyan Antonius, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Sofyan Antonius menyampaikan materi tentang pengertian, dampak, dan pencegahan korupsi.
Dalam penjelasannya, Sofyan menekankan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Ia menggarisbawahi pentingnya pencegahan korupsi melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Mulyadi, menambahkan bahwa praktik korupsi dapat merusak prinsip pelayanan publik yang telah dibangun bersama.
BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Sumsel Lakukan Monev Reformasi Birokrasi
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Tingkatkan Pelayanan untuk Kelompok Rentan Melalui Pelatihan Bahasa Isyarat
Mulyadi mengajak semua pihak untuk berkomitmen membangun budaya pelayanan publik yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi.
“Melalui penyuluhan ini, kami berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan apa yang telah dipelajari dalam kegiatan ini. Ini penting untuk mewujudkan pelayanan berintegritas dan bebas dari korupsi pada satuan kerja pemasyarakatan,” ujar Mulyadi dalam sambutannya sekaligus menutup kegiatan ini.
Mulyadi juga menekankan bahwa pencegahan korupsi memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen, baik di level manajemen maupun staf.
Dia menyarankan agar setiap unit pelaksana teknis secara rutin melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam prosedur keuangan dan administratif mereka untuk mencegah adanya celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan korupsi.
BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Sumsel Mulai Lakukan Verifikasi Berkas CPNS
Penyuluhan ini merupakan bagian dari komitmen Kemenkumham Sumsel dalam mengatasi masalah korupsi di lingkungan pemasyarakatan.