Kegiatan ini bukan hanya bentuk partisipasi aktif Bawaslu dalam menyosialisasikan pentingnya netralitas ASN, tetapi juga sebagai langkah awal untuk memobilisasi peran masyarakat dalam menjaga proses demokrasi yang sehat.
BACA JUGA:Bawaslu Kota Prabumulih Buka Pendaftaran Perekrutan 281 Pengawas TPS untuk Pilkada 2024
BACA JUGA:Bawaslu OKI Imbau ASN Hindari Terlibat Kampanye dan Kegiatan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024
Alarm Awal untuk Masyarakat
"Ini menjadi semacam alarm awal buat seluruh warga negara untuk punya kepedulian," jelas Lolly Suhenti.
Menurutnya, keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada sangat penting untuk memastikan pemilihan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada.
Tantangan Netralitas ASN dan Kampanye Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi memulai penetapan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024.
BACA JUGA:Bawaslu Panggil dan Periksa Sekda, serta 4 Pejabat OKU
BACA JUGA:Bawaslu OKI Gelar Rakor Pengawasan Pilkada 2024: Romi Maradona Ingatkan Penyelenggara Sebagai Wasit
Dengan penetapan ini, tahapan Pilkada memasuki fase yang lebih kritis, yaitu kampanye yang akan berlangsung selama kurang lebih 90 hari, dari 25 September hingga 23 November 2024.
Dalam periode ini, potensi pelanggaran netralitas ASN diperkirakan akan meningkat, mengingat banyaknya tekanan politik dan kepentingan di berbagai daerah.
Bawaslu juga mengingatkan bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
Tahapan kampanye menjadi masa yang sangat rentan, terutama terkait dengan pelibatan ASN dalam politik praktis.
Oleh karena itu, Bawaslu tidak hanya menggandeng instansi pemerintah tetapi juga masyarakat luas untuk aktif melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi.