PALPOS.ID - Wow! BPK Ungkap 178 Temuan Senilai Rp41 Triliun di SKK Migas: Tantangan Besar Pengelolaan Keuangan Negara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam laporan tersebut, ditemukan 178 permasalahan yang totalnya mencapai nilai fantastis, yaitu Rp 41,75 triliun.
Hal ini menjadi salah satu sorotan utama yang diungkap oleh BPK dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di berbagai sektor.
BACA JUGA:Pemerintah Optimalisasi Produksi Migas: SKK Migas Targetkan 1 Juta Barel Minyak per Hari
Temuan Signifikan di SKK Migas dan 14 BUMN
Sebanyak 20 laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh BPK kepada instansi terkait, dengan fokus utama pada masalah tata kelola, kebijakan keuangan, dan pengelolaan aset negara.
Dalam rilis resminya, BPK menegaskan bahwa sebagian besar permasalahan yang teridentifikasi bersumber dari ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan di beberapa BUMN dan SKK Migas.
“Keuangan negara yang dikelola oleh BUMN masih belum sepenuhnya dikelola secara tertib,” ujar BPK dalam keterangan resminya.
Temuan ini menegaskan adanya tantangan besar dalam tata kelola di beberapa institusi penting di Indonesia.
BACA JUGA:Pusri Raih Penghargaan pada SKK Migas Award 2024 atas Kontribusinya terhadap Ketahanan Energi
BACA JUGA:Kebocoran Pipa Diduga Unsur Kesengajaan, 3 Pelaku diamankan, Lokasi diwilayah Kerja SKK Migas
Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, juga menyoroti bahwa masalah ini berakar pada kelemahan dalam struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola (governance structure, governance process, dan governance outcome).
Tata Kelola yang Lemah Jadi Tantangan Utama
Slamet Edy Purnomo mengungkapkan bahwa permasalahan tata kelola di SKK Migas dan BUMN menjadi perhatian utama BPK.
Masalah ini mencakup berbagai aspek dari proses pengambilan keputusan hingga implementasi kebijakan yang mengarah pada terjadinya beban biaya regulasi atau regulatory cost yang tidak efektif.