"Saya dan beberapa rekan jurnalis diundang untuk meliput pelantikan Pak Abdiyanto sebagai Ketua DPRD. Jadi sangat disayangkan ketika foto ini diposting ulang seolah-olah Romi tidak netral dalam Pilkada. Padahal, foto ini diambil jauh sebelum Romi memiliki jabatan di Bawaslu," jelas Darfian.
Idham Syarief, Ketua PWI OKI yang juga terlihat dalam foto tersebut, turut menambahkan klarifikasinya.
Ia mengungkapkan bahwa foto itu diambil lima tahun yang lalu, saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris PWI OKI.
Ia hadir pada malam sebelum pelantikan Abdiyanto sebagai anggota DPRD OKI untuk periode 2019-2024.
"Saya hadir sebagai bagian dari komunitas mobil dan motor yang akan mengikuti arak-arakan pelantikan. Jadi, jelas sekali ini bukan foto yang relevan dengan situasi politik sekarang, tetapi diambil dari konteks yang sama sekali berbeda," kata Idham.
Menghindari Disinformasi di Tahun Politik
Menjelang Pilkada Serentak 2024, publik harus lebih berhati-hati dalam menyaring informasi yang diterima, terutama dari media sosial.
Kasus penyebaran foto Ketua Bawaslu OKI bersama Abdiyanto Fikri ini adalah contoh nyata bagaimana informasi yang sudah lama dapat digunakan kembali untuk kepentingan politik dengan cara yang salah.
Masyarakat diharapkan tidak cepat percaya dengan informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
"Jangan sampai kita terprovokasi oleh berita-berita hoaks yang sengaja disebarkan untuk memecah belah masyarakat. Setiap informasi yang diterima, terutama di media sosial, harus diverifikasi lebih dulu agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," ujar Darfian Mahar Jaya Suprana.
Mengatasi Penyebaran Hoaks di Pilkada
Penyebaran hoaks di Pilkada OKI ini merupakan peringatan bagi semua pihak tentang pentingnya literasi digital.
Edukasi terhadap masyarakat mengenai cara mengenali informasi hoaks, pentingnya memverifikasi sumber informasi, serta meningkatkan ketanggapan dalam menyikapi disinformasi menjadi semakin mendesak.
Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengantisipasi dan menangani kasus-kasus penyebaran informasi palsu yang berpotensi mencederai demokrasi.
Pihak AMSI Sumsel juga menekankan bahwa peran media dalam menjaga kredibilitas informasi di Pilkada sangat vital.
"Media harus menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan kepada publik benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Dalam konteks politik, berita hoaks dapat berbahaya karena bisa mempengaruhi persepsi publik secara tidak adil," tutup Ardhy.
Langkah-langkah Pencegahan untuk Pemilih Cerdas
Dalam upaya untuk mencegah penyebaran hoaks, masyarakat diimbau untuk lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima, terutama dari platform media sosial yang sering menjadi sarana penyebaran disinformasi.
Menjadi pemilih yang cerdas bukan hanya tentang memilih calon yang tepat, tetapi juga memahami proses dan fakta yang terkait dengan pemilihan tersebut.