Menurut Nico, level ini sangat penting karena menjadi komponen utama dalam pilar transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa.
"Kemenkumham berada pada level kematangan proaktif. Artinya, fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan, melalui koordinasi internal dan eksternal," ujarnya.
Nico juga menekankan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari komitmen semua jajaran Kemenkumham dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
"Hal ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh tim yang ada di Kemenkumham, yang telah mengikuti aturan dan parameter yang telah ditetapkan," tambahnya.
BACA JUGA: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Apresiasi ‘Bait Literasi’ Lapas Lahat
Sejak tahun 2022, Kemenkumham telah menerima penghargaan serupa dari LKPP. Nico mengungkapkan bahwa kementerian akan terus berupaya mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa di tahun-tahun mendatang.
"Dari tahun 2022, 2023, hingga 2024, kualitas pengadaan barang/jasa Kemenkumham mengalami peningkatan. Dukungan pimpinan sangat penting, dan Kemenkumham akan terus ikut dalam ajang tahunan ini," jelasnya.
Acara "Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024" merupakan sebuah platform tahunan yang diinisiasi oleh LKPP untuk memberikan penghargaan kepada lembaga pemerintah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengadaan barang/jasa.
Penghargaan ini tidak hanya menjadi pengakuan atas kinerja yang baik, tetapi juga sebagai motivasi bagi lembaga lain untuk terus meningkatkan kualitas pengadaan mereka.
BACA JUGA:Kemenkumham Dorong Satpol PP Jadi Pelindung HAM
BACA JUGA:Tim PORA Kemenkumham Sumsel Sinergi Dengan Pemkot Pagaralam, Perkuat Pengamanan Jelang Pilkada
Dalam acara tersebut, penghargaan untuk Kemenkumham diserahkan oleh Plh. Kepala LKPP, Iwan Herniwan.
Dalam sambutannya, Iwan mengapresiasi kinerja Kemenkumham yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam pengadaan barang dan jasa.
Ia berharap, pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi kementerian dan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas pengadaan serta mendorong penggunaan produk dalam negeri dan partisipasi pelaku UMK.
Kemenkumham memang memiliki peran yang strategis dalam pengadaan barang/jasa, tidak hanya untuk kebutuhan internal tetapi juga dalam mendukung perekonomian lokal melalui pelibatan UMKK.