PALEMBANG, PALPOS.ID- Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS) dinilai sebagai satu-satunya kandidat calon kepala daerah yang peduli dengan kesejahteraan para buruh.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPC Federasi Serikat Buruh (FSB) Nikeuba KSBSI Palembang, Hermanwan, usai peresmian Posko Perjuangan Buruh untuk Kemenangan RDPS, Minggu, 27 Oktober 2024.
Hal itu bukan tanpa alasan, menurut Hermawan, gerakan buruh di Palembang menilai RDPS memiliki visi misi serta program yang pro rakyat, khususnya kalangan buruh.
"Kami juga berpendapat program-program RDPS benar-benar memperjuangkan kesejahteraan buruh. Seperti komitmen membuat staf khusus di bidang ketenagakerjaan," katanya.
BACA JUGA:Ratu Dewa-Prima Salam Berpotensi Menang di Pilkada Kota Palembang
Dengan demikian, artinya ke depan aspirasi dari kawan-kawan buruh ini dapat diselaraskan dengan pemerintah. Contohnya; pelanggaran hak-hak normatif, penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan yang tentunya dapat lebih terpantau.
"Terus persoalan-peroalan prinsip ketenagakerjaan jadi ke Pemerintah Kota Palembang itu dapat cepat terselesaikan," jelasnya.
Selain komitmen RDPS untuk menyelaraskan aspirasi buruh, tak kalah pentingnya juga mengenai kesejahteraan buruh. Salah satunya terkait pengupahan.
"Karena ada komitmen dari RDPS untuk buruh kami merasa ke depan dapat lebih baik dan kami juga akan memberikan dukungan maksimal untuk memenangkan RDPS di Pilkada Palembang," kata Hermawan.
"Terlebih lagi pasangan calon yang lain menurut kami sejauh ini belum ada komitmen untuk buruh. Termasuk mengangkat isu-isu terkait buruh," sambungnya.
Tak hanya itu, RDPS juga memiliki program untuk buruh informal berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang akan dibiayai oleh pemerintah daerah.
Mulai dari buruh angkut, kuli bangunan, tukang ojek, becak, sopir angkot, pekerja serabutan dan sebagainya yang memang bekerja di sektor informal dan menjadi pekerja rentan.
"Jadi kami akan men-support program ini sehingga teman-teman buruh informal yang selama ini tidak ter-cover jaminan sosial dapat lebih diperhatikan," katanya.
BACA JUGA:RDPS Siapkan Program 'Kelakar', Warga Kertapati Antusias Beli Beras Murah