"Dalam Islam, pemimpin dituntut untuk berpihak kepada rakyat kecil dan menghindari praktik curang seperti politik uang," jelasnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar memilih berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming uang.
"Jadi yang kita maksud dengan adil itu, bukan melakukan penindasan tapi memang seorang pemimpin harus berpihak kepada rakyatnya, khususnya rakyat kecil," urainya.
Ketika ada perselisihan, seperti sengketa antara pengusaha dengan buruh maka dalam Islam seorang pemimpin harus berpihak kepada buruh. "Kita berharap melalui Pilkada, akan melahirkan pemimpin yang berasal dari rakyat," aku dia.
Tapi untuk pendidikan dalam politik masyarakat harus cerdas jangan mau dimanfaatkan untuk suaranya untuk lima tahun dengan cara dibayar dengan nominal tertentu.
Hal ini akan berdampak kepada masyarakat, untuk itu saatnya memilih pemimpin yang betul-betul paham dengan rakyat baik keinginan, kebutuhan dan lainnya yang diinginkan oleh rakyat.
"Kita harus berani menolak praktik politik uang, jangan mau dimanfaatkan dengan dibeli suaranya menggunakan uang," paparnya.
BACA JUGA:Wujudkan Pilkada Aman dan Damai, Polres OKU Dapat Tambahan 65 Personil dari Polda Sumsel
Pilkada tahun ini, sambung dia, masyarakat harus cerdas agar bisa memilih seorang pemimpin yang luar biasa.
"Melalui pilkada serentak kita berharap mendapatkan pemimpin pro rakyat bukan pro oligarkhi. Harus hendaknya cerdas dalam menentukan pilihan," cetusnya.
Tokoh masyarakat Sumsel, Kemas A.R. Panji, juga menyerukan hal serupa. "Suara kita sangat berharga. Jangan sampai dijual murah. Pilihlah pemimpin yang benar-benar pro-rakyat dan memiliki visi yang jelas," katanya.
Ia menuturkan, bahwa secara pribadi sangat menolak adanya praktik politik uang itu. "Alhamdulillah saya sendiri hingga saat ini tidak pernah mendapatkan manfaat dari hal itu, dan memilih berdasarkan pilihan kita," ungkapnya.
BACA JUGA:Pengawasan Ketat: Bawaslu Prabumulih Tingkatkan Patroli Jelang Pemungutan Suara
Dengan melakukan penolakan itu, masyarakat dapat memilih pemimpin yang dapat pro ke rakyat, dengan tidak melakukan praktik politik uang tersebut.
Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI), Ir Ferry Kurniawan menegaskan, politik uang adalah akar dari berbagai masalah bangsa. "Pemimpin hasil politik uang hanya akan fokus memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Kita harus berani menolak praktik ini demi masa depan yang lebih baik," katanya.