PALPOS.ID - 1.500 Laporan Dugaan Pelanggaran Masuk ke Bawaslu: Rekomendasi PSU Rendah.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tengah menjadi sorotan tajam publik dan pengawas pemilu.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan bahwa sepanjang pelaksanaan Pilkada hingga awal Desember 2024, tercatat sebanyak 1.500 laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu.
Maraknya Laporan Dugaan Pelanggaran
Dalam media gathering bertajuk Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Lolly menyebut angka tersebut menunjukkan tingginya dinamika pemilu.
BACA JUGA:Pilkada OKI 2024: Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di Dua TPS
BACA JUGA:Bawaslu Sumsel: Pilkada Gubernur Bakal Diwarnai Pemungutan Suara Ulang (PSU)
"Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sudah banyak. Per 1 Desember saja, hampir 1.500 laporan dugaan pelanggaran masuk," ujarnya pada Selasa (3/12/2024).
Namun, ia menegaskan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada 2024 dapat dikatakan berlangsung dengan baik, tanpa adanya gejolak besar yang mengganggu stabilitas.
“Kalau kerusuhan kemarin di Puncak Jaya, ceritanya berbeda ya,” katanya, merujuk pada kejadian yang dianggap memiliki karakteristik khusus di Papua.
Papua, Wilayah dengan Karakteristik Khusus
Lolly menjelaskan, Papua memerlukan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani situasi pemilu.
BACA JUGA:Bawaslu Sumsel Terima Laporan Terkait Pelanggaran Fatal di Pilkada 2024
Peristiwa yang terjadi di wilayah ini tidak dapat disamakan dengan kasus di daerah lain di Indonesia.
"Papua memiliki karakteristik tersendiri, sehingga cara pandang terhadap kondisi di Papua harus berbeda," jelasnya.
Rekomendasi PSU Rendah: Indikasi Kinerja Positif Badan Ad Hoc
Selain mengulas jumlah laporan pelanggaran, Lolly menilai kinerja badan ad hoc selama Pilkada 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan Pemilu 2024.