Hal ini disebabkan proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi yang masih berlangsung.
BACA JUGA:PLN UID S2JB Sukses Kawal Keandalan Listrik Selama Pilkada 2024
BACA JUGA:KPU Tegaskan Paslon Kepala Daerah Kalah dari Kotak Kosong Boleh Maju Lagi di Pilkada Ulang 2025
Daerah dengan Sengketa Pilkada Kabupaten
Dari sepuluh permohonan terkait Pilkada Kabupaten, berikut daftar daerah yang mengajukan sengketa ke MK:
Pasaman
Ogan Komering Ulu (OKU)
Bireuen
Bolaang Mongondow Selatan
Pangandaran
Buton Tengah
Empat Lawang
Kuantan Singingi
Pesawaran
Pulau Morotai
BACA JUGA:Mantan Presiden Jokowi Akui Berikan Endorsement kepada 84 Pasangan Calon dalam Pilkada 2024
BACA JUGA:Tim Hukum Pramono Anung-Rano Karno Siap Gugat ke MK Jika Pilkada Jakarta Dua Putaran
Daerah dengan Sengketa Pilkada Kota
Sembilan permohonan sengketa terkait Pilkada Kota berasal dari wilayah berikut:
Langsa (2 permohonan)
Parepare
Padang Panjang
Lhokseumawe
Banjarbaru (4 permohonan)
BACA JUGA:Perludem Catat Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024: Mobilisasi ASN hingga Politisasi Bansos
BACA JUGA:PDIP Klaim Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota dalam Pilkada Serentak 2024
Proses Persidangan Sengketa
Setelah semua permohonan terdaftar, MK akan memverifikasi kelengkapan dokumen dan melakukan registrasi perkara untuk memulai proses persidangan.
Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa setiap permohonan memenuhi syarat formal dan material.
Persidangan akan berlangsung secara terbuka dan dapat diakses publik, baik secara langsung maupun melalui siaran daring.
MK memiliki waktu maksimal 45 hari kerja untuk menyelesaikan setiap sengketa Pilkada.
Dinamika di Kabupaten OKU
Salah satu daerah yang mencuri perhatian adalah Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
Sengketa hasil Pilkada di kabupaten ini dinilai akan menarik perhatian karena melibatkan kandidat kuat yang bersaing ketat.
Selain itu, OKU juga dikenal sebagai daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, sehingga proses penyelesaian sengketa ini akan menjadi sorotan.