"Kami mendukung penuh kebijakan ini, karena sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran. Namun, perlu ada fleksibilitas untuk kegiatan yang bersifat mendesak," ujar seorang pejabat tinggi di Kementerian Keuangan yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, organisasi masyarakat sipil mengapresiasi kebijakan ini sebagai langkah konkret dalam menekan anggaran negara.
"Kami berharap kebijakan ini benar-benar diterapkan secara konsisten dan transparan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Watch, Andi Saputra.
Kebijakan ini dinilai dapat mendorong fokus pada pencapaian kinerja pemerintah.
Dengan pembatasan PDLN yang lebih selektif, diharapkan setiap perjalanan dinas menghasilkan dampak positif yang nyata, baik dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah.
Dalam konteks diplomasi, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas hubungan internasional Indonesia.
"Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Dengan jumlah peserta yang terbatas, kita dapat lebih fokus pada substansi," kata seorang diplomat senior di Kementerian Luar Negeri.
Kebijakan baru terkait PDLN ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dengan penerapan yang konsisten, diharapkan kebijakan ini dapat menghemat anggaran, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.