Komite ini bertugas memastikan pelaksanaan peraturan tersebut berjalan lancar.
BACA JUGA:Dewan Pers Sebut Indeks Kemerdekaan Pers 2023 di Provinsi Sumatera Selatan Turun Drastis
BACA JUGA:Dr. Ninik Rahayu Terpilih sebagai Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Profilnya
Kemerdekaan Pers dalam Ancaman
Dewan Pers juga menghadapi tantangan terkait ancaman terhadap kemerdekaan pers.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang diajukan pemerintah memuat dua poin utama yang bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pertama, larangan penyiaran berita investigatif yang dianggap melanggar prinsip kebebasan pers.
Kedua, usulan memberikan wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan yang seharusnya menjadi domain Dewan Pers.
BACA JUGA:Ketua Dewan Pers Ajak Pimpinan SMSI Kembangkan Jurnalisme Berbasis Pancasila
BACA JUGA:Terkait Pemberitaan, Tim Pengacara Istri Irjen Pol Ferdy Sambo Sambangi Dewan Pers
Kasus Kekerasan terhadap Wartawan
Kekerasan terhadap wartawan tetap menjadi isu utama.
Sepanjang 2024, terdapat 69 kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk kasus tragis pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara, yang menewaskan dirinya dan tiga anggota keluarganya.
Kasus lain mencakup dugaan keterlibatan wartawan dalam rekayasa kasus hukum yang melibatkan siswa SMKN 4 Semarang.
Hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 menunjukkan skor 69,36, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 71,57.
Penurunan ini disebabkan oleh kekerasan terhadap wartawan dan ketergantungan media pada pemerintah daerah.