Mereka menilai bahwa dengan wilayah administrasi yang lebih kecil, pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Namun, sejumlah kendala juga harus diantisipasi. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola pemerintahan baru.
Selain itu, pembentukan infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan membutuhkan anggaran besar.
Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa pendanaan pemekaran tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi juga melibatkan investasi dari sektor swasta.
Solusi dan Harapan
Untuk mengatasi berbagai tantangan, langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:
Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah daerah baru harus merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPM) yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana
Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kebijakan seperti penanaman kembali hutan yang rusak dan pelaksanaan pertanian berkelanjutan dapat menjadi solusi.
Peningkatan Kapasitas SDM Lokal
Pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja lokal menjadi prioritas untuk mendukung operasional pemerintahan baru.
Kolaborasi Multi-Pihak
Melibatkan masyarakat, akademisi, LSM, dan sektor swasta dalam perumusan kebijakan dapat meningkatkan efektivitas implementasi program pembangunan.
Intinya, pemekaran Kabupaten Kotawaringin Utara menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pengelolaan wilayah.
Namun, keberhasilan pemekaran ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah baru dalam mengatasi berbagai tantangan, terutama isu lingkungan hidup.