Dukungan pemerintah pusat juga diharapkan dalam bentuk program pengembangan kawasan perbatasan, mengingat Talaud Selatan berbatasan langsung dengan Filipina.
Hal ini menjadikan wilayah ini memiliki nilai strategis sebagai benteng pertahanan negara sekaligus gerbang perdagangan internasional.
Dengan statusnya sebagai calon kabupaten baru, Talaud Selatan memiliki peluang besar untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, tantangan tidak sedikit, terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pembangunan daerah.
Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa proses pemekaran ini berjalan transparan dan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat lokal.
Partisipasi aktif dari masyarakat akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan visi Talaud Selatan sebagai daerah maju dan mandiri.
Pemekaran wilayah merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan seperti Talaud Selatan.
Dengan potensi yang dimiliki, pengelolaan yang baik, dan dukungan semua pihak, Kabupaten Talaud Selatan dapat menjadi contoh sukses pemekaran wilayah di Indonesia.
Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Usulan Pembentukan 2 Provinsi Baru untuk Pemerataan Ekonomi.
Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas wilayah sekitar 14.500 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, menjadi pusat perhatian dengan adanya wacana pemekaran wilayah menjadi dua provinsi baru.
Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di kawasan yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan tantangan geografis yang signifikan.
Provinsi Bolaang Mongondow Raya (Bolmong Raya)
Provinsi Bolaang Mongondow Raya diusulkan untuk mencakup wilayah-wilayah yang saat ini berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan sekitarnya.
Daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk tambang mineral, pertanian, dan perikanan.
Namun, potensi ini belum tergarap secara maksimal akibat keterbatasan infrastruktur dan akses pelayanan publik.
Tujuan utama pembentukan Provinsi Bolmong Raya adalah untuk: