Pemekaran wilayah memungkinkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian, kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional dapat meningkat.
Pemerataan Pembangunan
Wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan diharapkan dapat lebih berkembang melalui program pembangunan yang terfokus. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan dapat ditingkatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Tantangan yang Harus Dihadapi
Meski memiliki banyak potensi, pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah Utara tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti:
Masalah Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB):
Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium untuk pembentukan provinsi baru. Hal ini menjadi hambatan utama yang harus diatasi melalui kajian akademis dan lobi politik yang kuat.
Persoalan Anggaran:
Pemekaran wilayah membutuhkan biaya besar, baik untuk pembentukan infrastruktur pemerintahan maupun pelayanan publik. Sumber pendanaan harus direncanakan dengan matang agar tidak membebani APBD maupun APBN.
Keragaman Sosial dan Budaya:
Keberagaman masyarakat di wilayah ini memerlukan pendekatan yang inklusif agar tidak memicu konflik sosial.
Langkah ke Depan
Untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah Utara, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:
Penyusunan Kajian Akademis:
Kajian ini harus mencakup potensi ekonomi, sosial, budaya, serta dampak lingkungan dari pembentukan provinsi baru.
Pelibatan Semua Pihak:
Pemerintah daerah, masyarakat adat, akademisi, dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan dalam proses ini agar mendapatkan dukungan yang luas.
Penguatan Infrastruktur:
Sebelum pemekaran, infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi harus diperkuat untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan ekonomi.
Lobi ke Pemerintah Pusat:
Pemangku kepentingan di daerah perlu melakukan lobi politik untuk mendapatkan persetujuan pemerintah pusat, termasuk penghapusan moratorium DOB.