Pemekaran ini tidak hanya memberikan peluang bagi pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dalam jangka panjang, Kolaka Selatan dapat menjadi contoh sukses pemekaran wilayah yang tidak hanya mengedepankan pembangunan ekonomi, tetapi juga pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Mengapa Calon Provinsi Sulawesi Timur Gagal Memenuhi Syarat?.
Pemekaran wilayah di Indonesia selalu menjadi topik yang menarik perhatian, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Tujuan utama dari pemekaran adalah mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah.
Namun, tidak semua usulan pemekaran dapat memenuhi syarat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007.
Salah satu contohnya adalah usulan pembentukan Provinsi Sulawesi Timur, yang hingga kini gagal memenuhi kriteria otonomi daerah baru.
Usulan pemekaran Provinsi Sulawesi Timur mencakup beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Tojo Una-una.
Gagasan ini diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong percepatan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan.
Namun, meski tujuan tersebut sangat mulia, usulan ini tidak berhasil melewati proses evaluasi yang ketat.
Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa Provinsi Sulawesi Timur gagal memenuhi syarat otonomi baru:
Faktor-Faktor Kegagalan
Luas Wilayah Minimal
Salah satu kriteria penting dalam PP 78 Tahun 2007 adalah luas wilayah yang memadai untuk mendukung keberlanjutan pemerintahan daerah baru.
Wilayah yang diusulkan untuk Sulawesi Timur ternyata tidak memenuhi standar luas minimal yang ditetapkan.
Hal ini menjadi salah satu penghalang utama dalam proses pemekaran.