Setelah dilantik, para kepala daerah dijadwalkan mengikuti acara retret yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.
Acara ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dan koordinasi terkait tugas-tugas yang akan dijalankan selama masa jabatan mereka.
Perbandingan dengan Gaji Pejabat Negara Lainnya
Jika dibandingkan dengan gaji pejabat negara lainnya, pendapatan kepala daerah bisa dibilang lebih kecil.
Berikut adalah beberapa contoh gaji pokok pejabat negara:
Presiden RI: Rp30.240.000
Wakil Presiden RI: Rp20.160.000
Menteri: Rp18.648.000
Anggota DPR: Rp4.200.000 (belum termasuk tunjangan)
Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa gaji kepala daerah lebih kecil dibandingkan pejabat di tingkat nasional.
Namun, fasilitas dan biaya operasional yang diterima tetap memberikan nilai tambah bagi mereka.
Apakah Gaji Kepala Daerah Perlu Dinaikkan?
Dengan tanggung jawab besar yang mereka emban, banyak pihak mempertanyakan apakah gaji kepala daerah perlu dinaikkan.
Beberapa alasan yang mendukung kenaikan gaji kepala daerah antara lain:
Meningkatkan kesejahteraan kepala daerah agar tidak tergoda melakukan korupsi.
Menyetarakan gaji dengan standar ekonomi saat ini yang terus meningkat.
Meningkatkan daya tarik bagi profesional dan tokoh kompeten untuk terjun ke dunia politik.
Namun, ada juga pendapat yang menolak kenaikan gaji kepala daerah dengan alasan bahwa mereka sudah mendapatkan banyak fasilitas dan tunjangan tambahan.
Gaji pokok kepala daerah di Sumatera Selatan memang lebih kecil dari UMP 2025, namun mereka tetap menerima tunjangan dan fasilitas lain yang cukup besar.
Meski demikian, perbandingan dengan gaji pejabat negara lainnya menunjukkan bahwa pendapatan kepala daerah relatif lebih rendah.
Apakah gaji kepala daerah perlu dinaikkan? Itu masih menjadi perdebatan panjang di kalangan masyarakat dan pemerintah.