Megawati Soekarnoputri Instruksikan Tunda Retret: Ini Daftar Kepala Daerah Kader PDIP

Sabtu 22-02-2025,12:29 WIB
Reporter : Bambang
Editor : Yen_har

JAKARTA, PALPOS.ID - Megawati Soekarnoputri Instruksikan Tunda Retret: Ini Daftar Kepala Daerah Kader PDIP.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi mendadak kepada para kepala daerah kader PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam program retret di Akademi Magelang. 

Instruksi tersebut dirilis pada Kamis malam (20/2), hanya beberapa jam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Dalam surat resmi tertanggal 20 Februari 2025, Megawati meminta seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk membatalkan atau menunda perjalanan ke Magelang, dengan alasan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan partai. 

BACA JUGA:Jokowi Kritik Instruksi Megawati: Retret Kepala Daerah Adalah Tugas Pemerintahan

BACA JUGA:Retret Kepala Daerah di Magelang: Antara Instruksi Partai dan Tanggung Jawab Nasional

Retret yang sedianya digelar pada 21-28 Februari 2025 ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah dinamika politik yang sedang memanas.

Surat instruksi tersebut menegaskan beberapa poin penting, antara lain:

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan ke Magelang yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025.

Bagi yang sudah dalam perjalanan, diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

BACA JUGA:Megawati Soekarnoputri Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Retret di Akmil Magelang

BACA JUGA:Bupati Toha Ikuti Retret di Magelang Wabup Rohman Langsung Ngantor ke Pemda

Seluruh kepala daerah kader PDIP harus tetap dalam komunikasi aktif dan standby untuk perintah lebih lanjut melalui commander's call.

Keputusan ini mencerminkan langkah strategis Megawati dalam menjaga soliditas partai di tengah situasi politik yang sedang bergejolak. 

Retret yang awalnya dirancang sebagai forum internal bagi kepala daerah untuk mendapatkan pengarahan langsung dari pimpinan partai kini harus ditunda.

Kategori :