“Evaluasi ini bukan sekadar pemangkasan, tetapi bagaimana kita bisa lebih efisien dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA:Sambut Ramadan, Satresnarkoba Polres Lubuklinggau Gelar Bakti Sosial di Masjid Nurul Aman
BACA JUGA:Polres Lubuklinggau Dukung Ketahanan Pangan, Panen Raya Jagung di P2L Air Kuti
Ia juga meminta setiap OPD untuk menyusun laporan penggunaan anggaran secara transparan serta menyusun strategi baru agar efisiensi tidak mengganggu program prioritas daerah.
Langkah ini mendapat dukungan dari sejumlah masyarakat.
Kendati demikian, mereka juga meminta Walikota Lubuklinggau tetap memperhatikan dan memprioritaskan layanan yang langsung bersentuhan dengan publik dan pembangunan infraktuktur dasar yang menyentuh masyarakat langsung.
"Pada dasarnya kita masyarakat sangat mendukung efesiensi anggaran apa lagi itu DL (dinas luar), tetapi kita harapkan prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pembangunan jalan, listrik dan air, termasuk pendidikan dan kesehatan serta pelayanan langsung ke masyarakat tetap jadi prioritas dan jika perlu pos anggarannya ditambah," ungkap Rusmadi, salah satu Ketua RT di Kota Lubuklinggau.
Intinya tambah Rusmadi, efisiensi anggaran ini tidak menghambat pembangunan, tetapi justru meningkatkan efektivitas belanja daerah.
Senada dikatakan Fauzi, warga Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur.
"Dengan evaluasi ini, diharapkan Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," katanya.* (yat)