Selain itu, sejumlah anggota DPRD Jawa Barat juga mulai membahas kemungkinan pemekaran ini.
Tantangan yang Harus Dihadapi
Meski mendapat dukungan luas, pemekaran wilayah ini juga menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya:
Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB)
Pemerintah pusat masih menerapkan moratorium terhadap pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan sebelum pemekaran bisa direalisasikan.
Kesiapan Infrastruktur dan SDM
Pendirian provinsi baru membutuhkan kesiapan infrastruktur yang memadai, termasuk kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten juga perlu dipersiapkan untuk menjalankan pemerintahan yang efektif.
Penentuan Ibu Kota Provinsi
Salah satu isu yang juga menjadi bahan diskusi adalah penentuan ibu kota bagi Provinsi Priangan Timur. Kota Tasikmalaya menjadi salah satu kandidat kuat karena letaknya yang strategis dan memiliki fasilitas yang lebih berkembang dibandingkan daerah lainnya.
Dampak Pemekaran bagi Masyarakat Priangan Timur
Jika Provinsi Priangan Timur terbentuk, beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat antara lain:
Peningkatan Infrastruktur
Dengan status sebagai provinsi baru, Priangan Timur akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk membangun infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Dengan pemerataan pembangunan, lapangan kerja akan terbuka lebih luas, kesejahteraan masyarakat pun diharapkan meningkat.
Peningkatan Layanan Publik
Pelayanan administrasi, pendidikan, dan kesehatan akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat karena adanya pemerintahan yang lebih dekat dengan mereka.
Peningkatan Daya Saing Daerah
Provinsi baru dapat lebih fokus dalam mengembangkan sektor unggulannya, baik dalam bidang pariwisata, pertanian, maupun industri kreatif.
Pemekaran Provinsi Priangan Timur menjadi solusi potensial untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat.
Dengan potensi ekonomi yang besar dan jumlah penduduk yang memadai, wilayah ini memiliki modal kuat untuk menjadi provinsi yang mandiri dan berkembang.
Namun, tantangan seperti moratorium DOB, kesiapan infrastruktur, dan penentuan ibu kota harus segera diatasi agar pemekaran ini dapat terwujud.