Pemerintah pusat memberlakukan moratorium terhadap pembentukan daerah otonomi baru, yang menjadi hambatan signifikan bagi upaya pemekaran di Aceh.
Aspek Legalitas:
Pemekaran wilayah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Beberapa pihak berpendapat bahwa pemekaran bertentangan dengan UUPA, sehingga memerlukan kajian hukum yang mendalam.
Potensi Konflik Sosial:
Perbedaan pandangan antara kelompok yang pro dan kontra pemekaran dapat memicu konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dialogis dan partisipatif untuk menghindari gesekan sosial.
Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya:
Pembentukan provinsi baru memerlukan infrastruktur pemerintahan yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten. Ketiadaan hal ini dapat menghambat efektivitas pemerintahan baru.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, harapan terhadap pemekaran wilayah di Aceh tetap tinggi.
Pemekaran diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat Aceh, terutama dalam hal pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.
Dengan pemekaran, diharapkan pemerataan pembangunan bisa lebih tercapai dan kesejahteraan masyarakat Aceh dapat meningkat.
Selain itu, pemekaran wilayah juga dianggap penting untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah, diharapkan dapat meredam keinginan untuk memisahkan diri dan memperkuat integrasi nasional.
Pemekaran wilayah di Provinsi Aceh merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan masyarakat, efektivitas administrasi, hingga dinamika politik dan sosial.
Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan dan Provinsi Aceh Lauser Antara adalah langkah konkret untuk menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.
Namun, proses ini memerlukan perencanaan yang matang, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, serta komitmen kuat dari pemerintah pusat.