Moratorium ini menghentikan sementara proses pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru.
Moratorium DOB diberlakukan dengan alasan untuk mengkaji secara lebih mendalam dampak ekonomi, sosial, dan politik dari pemekaran wilayah terhadap provinsi yang sudah ada.
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pemekaran akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan tidak menambah beban fiskal negara.
Alasan Masyarakat Berau Menginginkan Pemekaran
Pendukung pembentukan Provinsi Berau Raya berargumen bahwa wilayah ini memiliki karakteristik dan potensi yang unik.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Enam Kabupaten Nyatakan Bergabung Provinsi Baru Samudera Pase
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Enam Kabupaten Pilih Bergabung Provinsi Baru ABAS
Beberapa alasan utama yang mendasari usulan pemekaran ini antara lain:
Jarak dan Aksesibilitas
Jarak Kabupaten Berau ke ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, cukup jauh.
Infrastruktur jalan dan transportasi masih terbatas, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik di tingkat provinsi.
Potensi Ekonomi yang Besar
Berau memiliki sumber daya alam melimpah, terutama di sektor pertambangan (batu bara, emas, timah), perkebunan (kelapa sawit, karet), dan pariwisata.
Jika menjadi provinsi tersendiri, Berau dapat lebih mandiri dalam mengelola pendapatan daerahnya.
Pelayanan Publik yang Lebih Efektif
Dengan status sebagai provinsi, Berau akan memiliki anggaran yang lebih besar untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.