Beliau mengakui bahwa luasnya wilayah OKI menjadi salah satu alasan utama perlunya pemekaran untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Utara: Usulan Pembentukan 6 Kabupaten dan Kota Baru Terus Melaju
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Enam Kecamatan di Gelumbang Bersiap Membentuk Kabupaten Baru
Selain itu, tokoh masyarakat dan anggota legislatif daerah juga menyuarakan dukungan mereka.
Muchendi Mahzareki, seorang anggota DPRD Sumatera Selatan (Kini Bupati OKI), menyatakan bahwa pemekaran ini diharapkan dapat memotong rentang kendali pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat dan efektif.
Tantangan dan Persiapan Menuju Pemekaran
Meskipun dukungan terhadap usulan ini cukup besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi sebelum pemekaran dapat direalisasikan:
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):
Aktivis lingkungan menekankan pentingnya melakukan KLHS sebelum pemekaran dilakukan. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah baru tidak merusak ekosistem dan tetap berkelanjutan.
Pemenuhan Persyaratan Administratif:
Pembentukan daerah otonomi baru memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Proses ini melibatkan berbagai pihak dan memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat.
Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia:
Wilayah yang akan dimekarkan perlu memiliki infrastruktur dasar yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan pemerintahan daerah yang baru.
Studi Kelayakan Ekonomi:
Penting untuk memastikan bahwa wilayah baru memiliki potensi ekonomi yang cukup untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah.