Pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat perlu menyusun proposal pemekaran yang komprehensif, mencakup alasan, tujuan, dan potensi wilayah yang akan dimekarkan.
Kajian Akademis dan Publik:
Melakukan kajian akademis untuk menilai kelayakan pemekaran dari berbagai aspek, serta mengadakan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
Persetujuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat:
Setelah proposal dan kajian selesai, diperlukan persetujuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Proses ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Pembentukan Pemerintahan Daerah Baru:
Setelah mendapatkan persetujuan, langkah selanjutnya adalah pembentukan struktur pemerintahan daerah yang baru, termasuk penunjukan pejabat sementara hingga dilaksanakannya pemilihan kepala daerah.
Masyarakat di wilayah Pantai Timur memiliki harapan besar terhadap pemekaran ini.
Mereka berharap bahwa dengan adanya kabupaten baru, pelayanan publik akan lebih dekat dan responsif, pembangunan infrastruktur akan lebih cepat, dan kesejahteraan mereka akan meningkat.
Namun, mereka juga menyadari bahwa proses ini memerlukan waktu dan kerja sama dari semua pihak.
Usulan pembentukan Kabupaten Pantai Timur merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Sumatera Selatan.
Dengan komitmen dari pemerintah dan dukungan masyarakat, pemekaran ini berpotensi menjadi tonggak sejarah baru bagi Sumsel.