Sementara itu, Kepala BPPRD Muba, Haryadi, SE., M.Si menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muba telah menetapkan target yang lebih tinggi dibandingkan yang ditetapkan oleh provinsi, yakni sebesar Rp90 miliar.
BACA JUGA:Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Ini yang dilakukan Lapas Sekayu
BACA JUGA:Musi Banyuasin Menuju Masa Depan: Pentingnya Beralih ke eSIM untuk Keamanan Digital yang Lebih Baik!
Hal ini menunjukkan tekad kuat Pemkab Muba dalam meningkatkan kontribusi PAD dari sektor perpajakan kendaraan bermotor.
“Kami juga telah melakukan dukungan nyata melalui sinergi pendanaan sebesar 2% untuk mendukung operasional pelayanan kesamsatan,” katanya.
Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyerahan kendaraan operasional roda empat kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pendapatan Muba I dan Muba II, serta kepada Kepolisian Resor (Polres) Musi Banyuasin.
Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan dan pengawasan pajak kendaraan bermotor di lapangan, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak.
Masih pada hari yang sama, dilakukan pula Rapat Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Opsen PKB dan BBNKB yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Sekretaris Daerah Dr. H. Apriyadi, Kepala OPD, pimpinan perusahaan, camat, dan lurah se-Kabupaten Muba.
Dalam kesempatan itu, Bupati Muba kembali menyampaikan imbauan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Musi Banyuasin agar segera melakukan mutasi kendaraan operasionalnya.
“Kendaraan roda dua, roda empat atau lebih yang memiliki nomor polisi luar Muba agar segera dilakukan balik nama ke plat Musi Banyuasin.
Ini penting dalam mendukung pendapatan daerah. Begitu juga untuk pembayaran PKB, kami minta dilakukan secara tepat waktu,” tegasnya.
Tidak hanya perusahaan, imbauan ini juga ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan Pemkab Muba, serta masyarakat umum yang masih memiliki kendaraan dengan plat dari luar Kabupaten Musi Banyuasin.
Bupati berharap semua pihak turut andil dalam mendorong peningkatan PAD demi terwujudnya visi “Muba Maju Lebih Cepat”.
“Langkah ini bukan hanya soal kewajiban administrasi, tapi bentuk nyata kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Ketika PAD meningkat, pelayanan publik bisa lebih optimal, infrastruktur bisa dibangun lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat,” jelas Bupati H. M. Toha.