Rendahnya Kepercayaan Publik: Banyak masyarakat yang masih sinis terhadap perilaku elite parpol.
Kapasitas Audit yang Terbatas: Lembaga pengawas negara harus diperkuat agar mampu menangani audit dana ratusan miliar rupiah ke berbagai partai.
Politik Uang dan Pragmatisme: Masih kuatnya budaya politik uang di kalangan elite maupun akar rumput menjadi tantangan tersendiri.
Solusi yang bisa diambil antara lain:
Menetapkan standar pelaporan keuangan yang baku dan terbuka untuk umum.
Mewajibkan partai politik memiliki sistem akuntansi dan audit internal yang profesional.
Meningkatkan literasi politik publik agar mampu mengawasi dan menilai kinerja partai secara obyektif.
Usulan kenaikan dana partai politik dari APBN mendapat dukungan dari kalangan pengamat politik seperti Hendri Satrio.
Dukungan ini tidak semata-mata tanpa alasan, melainkan bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel.
Dengan dana dari negara yang bisa diaudit secara terbuka, partai politik diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan menjauh dari praktik-praktik koruptif.
Namun demikian, implementasi usulan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, serta dibarengi dengan sistem pengawasan dan audit yang ketat.
Reformasi sistem pendanaan politik menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia.