Kutai Pesisir memiliki posisi krusial dalam mendukung pertumbuhan IKN Nusantara karena letaknya yang berbatasan langsung dengan wilayah inti IKN.
Efisiensi dan Fokus Tata Kelola Pemerintahan
Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kukar saat ini, efektivitas pelayanan pemerintah menjadi tantangan besar. Pemekaran akan mempermudah tata kelola.
Langkah Menuju Pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir
Aspirasi pembentukan Kutai Pesisir telah melalui sejumlah tahapan penting, termasuk:
Pengumpulan Dukungan Masyarakat: Telah dilakukan petisi dan forum warga untuk memperkuat dukungan bawah.
Kajian Akademik: Beberapa perguruan tinggi lokal turut menyusun naskah akademik terkait kelayakan Kutai Pesisir.
Rapat Koordinasi Forkopimda: Telah digelar pertemuan antarkecamatan untuk menyelaraskan aspirasi dan membuat roadmap perjuangan DOB.
Pendekatan ke DPRD dan Pemerintah Provinsi: Tim percepatan DOB Kutai Pesisir secara aktif menjalin komunikasi dengan Pemprov Kaltim dan DPRD Provinsi.
Namun, hingga kini, aspirasi tersebut masih terganjal moratorium pemekaran daerah otonomi baru dari pemerintah pusat yang belum dicabut secara resmi sejak 2014. Masyarakat berharap moratorium segera dicabut agar DOB Kutai Pesisir dapat direalisasikan.
Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Bupati Kutai Kartanegara, beberapa anggota DPRD Kukar telah menyatakan simpatinya terhadap aspirasi warga pesisir.
Beberapa anggota DPRD Kaltim bahkan menyatakan akan membawa isu ini ke tingkat nasional.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan akan mendukung segala bentuk aspirasi masyarakat selama memenuhi syarat administratif, yuridis, dan teknis yang ditetapkan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Harapan dan Masa Depan Kutai Pesisir
Wacana pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir mencerminkan kebutuhan riil dari masyarakat pesisir untuk memperoleh pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan inklusif.
Dengan sumber daya yang tersedia, konektivitas yang semakin baik, dan dukungan berbagai pihak, pemekaran ini bisa menjadi contoh sukses tata kelola wilayah pesisir di Indonesia Timur.