Hal ini menunjukkan bahwa rencana pemekaran wilayah bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga mencakup dinamika sosial-politik yang kompleks.
Pemekaran sebagai Jalan Menuju Pemerataan Pembangunan
Tujuan utama dari pemekaran wilayah, baik pembentukan Provinsi OKE maupun Provinsi Palapa Selatan, adalah untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan.
Banyak daerah yang selama ini jauh dari ibukota provinsi merasa tidak mendapatkan porsi pembangunan yang adil.
Dengan menjadi provinsi sendiri, harapannya daerah tersebut akan memiliki akses langsung ke Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta proyek-proyek strategis nasional yang sebelumnya sulit dijangkau.
Selain itu, otonomi yang lebih besar memungkinkan daerah tersebut menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal.
Meskipun perjalanan menuju pembentukan provinsi baru masih panjang, para tokoh penggagas tidak patah semangat.
Mereka menjalin komunikasi lintas daerah, memperkuat dukungan legislatif, hingga menggandeng tokoh nasional untuk memperjuangkan usulan mereka di tingkat pusat.
Dalam waktu dekat, diharapkan ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI yang melibatkan Komite I DPD RI dan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan aspirasi daerah secara formal.
Jika pemerintah membuka kembali moratorium, Provinsi OKE dan Provinsi Palapa Selatan diprediksi menjadi dua kandidat terkuat yang akan disahkan.
Pemekaran wilayah Sumatera Selatan melalui pembentukan Provinsi OKE dan Provinsi Palapa Selatan adalah cerminan semangat otonomi dan keadilan pembangunan.
Di tengah tantangan regulasi dan keterbatasan fiskal nasional, suara dari daerah terus menggema sebagai panggilan untuk perhatian yang lebih merata dari pemerintah pusat.
Kini, langkah ada di tangan para pengambil kebijakan nasional, apakah akan membuka kembali peluang bagi daerah-daerah yang telah lama bersiap, atau mempertahankan status quo di tengah geliat aspirasi daerah yang terus membara.