Musi Rawas, PALPOS.ID - Dalam upaya memperkuat sinergitas antara instansi vertikal dan pemerintah daerah, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Hendrik Pagiling melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kota Lubuklinggau, Rabu (18/6).
Pertemuan strategis ini membahas sejumlah agenda penting terkait penguatan akses keadilan dan pelaksanaan reformasi hukum di tingkat daerah.
Adapun isu utama yang menjadi fokus koordinasi antara Kanwil Kemenkum Sumsel dengan kedua pemerintah daerah meliputi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) di wilayah kabupaten/kota, sebagai wujud nyata pelayanan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan rentan secara hukum.
Plt.Kakanwil menjelaskan, Rencana Pelatihan Paralegal Angkatan III, yang akan kembali diselenggarakan secara mandiri oleh Kanwil Kemenkum Sumsel.
BACA JUGA:Menkum : Pengadilan Singapura Tolak Pengajuan Penangguhan Penahanan PT
Kegiatan ini dijadwalkan dibuka langsung oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
“Kami juga membahas Penguatan Indeks Reformasi Hukum melalui kolaborasi lintas sektor, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang berbasis regulasi berkualitas,” ujar Hendrik.
Dalam pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Plt. Kakanwil Kemenkum Sumsel disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Musi Rawas, Drs. Ali Sadikin, M.Si., didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Agus Siswanto, Kabag Hukum Maya Widya Ningsih, S.H., serta perwakilan lembaga bantuan hukum lokal.
Sementara itu, dari unsur masyarakat sipil turut hadir Ketua Dewan Pembina LBH Silampari Lubuklinggau, Advokat Bambang Setiadarma, yang menyampaikan dukungannya terhadap program-program Kemenkum Sumsel, khususnya dalam memperkuat peran paralegal komunitas dan akses bantuan hukum secara merata.
BACA JUGA:Wamenkum Sebut Transformasi Digital di Bidang Hukum Kian Mendesak
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Paparkan 12 Program Prioritas Sumsel 2025–2029 di Musrenbang RPJMD
Hendrik menegaskan pentingnya kerja sama yang erat antara Kanwil Kemenkum Sumsel dengan pemerintah daerah, agar program-program nasional dalam bidang hukum dapat diimplementasikan secara efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat untuk bersama-sama membangun sistem hukum yang inklusif, responsif, dan berkeadilan,” ujar Hendrik Pagiling dalam sambutannya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pendekatan Kanwil Kemenkum Sumsel kepada pemangku kebijakan daerah dalam mewujudkan supremasi hukum yang humanis dan progresif di wilayah Sumatera Selatan.*