Beberapa alasan utama yang mendasari usulan pemekaran ini antara lain:
Jarak dan Aksesibilitas
Jarak Kabupaten Berau ke ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, cukup jauh.
Infrastruktur jalan dan transportasi masih terbatas, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik di tingkat provinsi.
Potensi Ekonomi yang Besar
Berau memiliki sumber daya alam melimpah, terutama di sektor pertambangan (batu bara, emas, timah), perkebunan (kelapa sawit, karet), dan pariwisata.
Jika menjadi provinsi tersendiri, Berau dapat lebih mandiri dalam mengelola pendapatan daerahnya.
Pelayanan Publik yang Lebih Efektif
Dengan status sebagai provinsi, Berau akan memiliki anggaran yang lebih besar untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Ibukota Calon Provinsi Berau Raya
Jika Provinsi Berau Raya disetujui, Tanjung Redeb, yang saat ini merupakan ibu kota Kabupaten Berau, diusulkan untuk tetap menjadi ibu kota provinsi.
Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas administrasi dan kontinuitas pelayanan publik.
Tantangan dan Strategi Mewujudkan Provinsi Berau Raya
Pemekaran wilayah bukanlah hal yang mudah, karena harus melalui berbagai tahapan kajian dan evaluasi.
Beberapa tantangan utama dalam mewujudkan Provinsi Berau Raya antara lain:
Moratorium DOB:
Selama moratorium masih berlaku, pemekaran wilayah sulit direalisasikan.
Kebutuhan Infrastruktur:
Wilayah Berau yang luas memerlukan investasi besar untuk meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar.
Kesiapan Anggaran:
Pemerintah harus memastikan bahwa calon provinsi baru memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup untuk menopang kebutuhan pemerintahan baru.
Sebagai strategi, masyarakat dan pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah berikut:
Menyusun Kajian Kelayakan:
Studi akademis dan kajian mendalam mengenai manfaat ekonomi, sosial, dan administrasi harus disiapkan dengan matang.
Melakukan Lobi Politik:
Komunikasi dengan DPR, DPD, dan pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat pencabutan moratorium DOB.