BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Kapuas Sengaju Terus Berjalan
Alasan Pemekaran
Memperkuat Konektivitas Antarwilayah
Wilayah selatan Jawa Timur sering kali tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dibandingkan wilayah utara yang lebih dekat dengan pusat ekonomi Surabaya.
Dengan pembentukan Provinsi Mataraman, diharapkan konektivitas antarwilayah dapat diperkuat, baik melalui pembangunan jalan, jembatan, maupun jalur kereta api.
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
Selama ini, wilayah-wilayah di bagian selatan Jawa Timur sering kali menghadapi kendala dalam akses transportasi dan layanan publik.
Provinsi baru ini akan memiliki kesempatan untuk fokus pada pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk jalan lintas selatan (JLS) dan akses transportasi lainnya.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Wacana Pembentukan Kabupaten Manggarai Utara Semakin Didepan
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
Potensi ekonomi wilayah Mataraman meliputi sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil-menengah.
Pemekaran diharapkan dapat memaksimalkan potensi ini melalui kebijakan yang lebih terfokus dan anggaran yang lebih memadai.
Memperkuat Identitas Budaya
Provinsi Mataraman juga diharapkan menjadi wadah untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal yang unik.
Wilayah ini kaya akan seni tradisional seperti reog, wayang kulit, dan kesenian gamelan yang mencerminkan kekayaan budaya Jawa.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Wacana Pembentukan Kabupaten Pahungalodu Terus Bergerak
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Timur: Tantangan Pembentukan Kabupaten Sumba Selatan
Tantangan yang Dihadapi
Meski memiliki banyak potensi, pembentukan Provinsi Mataraman tidak lepas dari tantangan, antara lain:
Moratorium Pemekaran Daerah
Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, sehingga upaya ini memerlukan pendekatan yang matang dan dukungan politik yang kuat.
Pendanaan dan Kesiapan Infrastruktur
Pendirian provinsi baru membutuhkan dana besar, baik untuk pembangunan kantor pemerintahan, layanan publik, maupun infrastruktur dasar.