Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, kesiapan infrastruktur, anggaran, serta sumber daya manusia juga menjadi faktor krusial yang harus dipertimbangkan dalam proses pemekaran ini.
Penggalangan Dukungan Berbagai Pihak
Untuk mendorong realisasi pemekaran ini, berbagai langkah telah dilakukan, termasuk penyusunan kajian akademis, lobi politik, dan penggalangan dukungan dari berbagai pihak.
Kajian akademis menjadi landasan penting untuk menunjukkan kelayakan Poleang sebagai kabupaten baru, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun geografis.
Selain itu, dialog dan konsultasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk memastikan bahwa usulan ini memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
Dukungan dari anggota DPR RI dan DPRD Sulawesi Tenggara juga menjadi kunci dalam proses advokasi ini.
Dampak Positif Pemekaran
Jika pembentukan Kabupaten Poleang dapat terealisasi, berbagai dampak positif diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya adalah:
Peningkatan Pelayanan Publik:
Masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan.
Pembangunan Infrastruktur:
Pemekaran dapat mendorong percepatan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta fasilitas umum lainnya.
Peningkatan Ekonomi Lokal:
Dengan pengelolaan sumber daya yang lebih fokus, sektor ekonomi seperti perikanan, pertanian, dan perdagangan dapat berkembang pesat.
Peningkatan Identitas Daerah:
Pemekaran akan memberikan kebanggaan dan identitas tersendiri bagi masyarakat Poleang.