Pengembangan pariwisata di Kepulauan Togean harus dilakukan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan agar tidak merusak ekosistem yang ada.
Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, termasuk larangan membuang sampah sembarangan dan perlindungan ekosistem laut.
Penguatan Regulasi dan Pengawasan
Pemerintah daerah harus menetapkan regulasi ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, seperti penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan atau pembangunan yang tidak ramah lingkungan.
Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan
Membangun fasilitas wisata berbasis eco-tourism, seperti penginapan berbasis energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang baik.
Kemitraan dengan Investor Berkelanjutan
Mendorong investasi dari sektor swasta yang memiliki komitmen dalam mendukung ekowisata, baik dalam hal pembangunan maupun pelestarian lingkungan.
Dampak Positif Pemekaran Wilayah
Pemekaran Kepulauan Togean menjadi kabupaten tersendiri diharapkan dapat membawa berbagai dampak positif, antara lain:
Peningkatan Efisiensi Pemerintahan
Dengan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, pelayanan publik akan lebih optimal, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.
Peningkatan Ekonomi Lokal
Pariwisata dan perikanan menjadi sektor unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
UMKM lokal, seperti kerajinan tangan dan kuliner khas, dapat berkembang dengan lebih baik.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Dengan status sebagai kabupaten sendiri, akan lebih mudah mendapatkan anggaran pembangunan untuk jalan, dermaga, dan fasilitas publik lainnya.
Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal
Pemekaran akan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat lokal untuk melestarikan budaya bahari dan adat istiadat mereka.
Tantangan dan Kendala
Meskipun memiliki berbagai potensi, pemekaran Kepulauan Togean juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:
Kebutuhan Anggaran Besar
Proses pembentukan kabupaten baru membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur pemerintahan dan layanan publik.
Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)
Diperlukan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang administrasi pemerintahan, pariwisata, dan sektor lainnya untuk mengelola kabupaten baru dengan baik.
Moratorium Pemekaran Wilayah
Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, sehingga proses usulan Kepulauan Togean sebagai kabupaten baru bisa terhambat.