Menurutnya, rencana pemekaran tidak akan berarti tanpa kelengkapan dokumen seperti:
Peta wilayah usulan
Dukungan resmi dari DPRD dan kepala daerah
Naskah akademik dan studi kelayakan
Rencana pembangunan jangka menengah
Ridwan juga menyarankan agar dukungan politik dikonsolidasikan melalui dialog terbuka dengan pemerintah provinsi induk (Sumsel), serta memperkuat basis dukungan dari masyarakat sipil.
Ia juga menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi antara presidium dan pejabat pusat.
Mengapa Sumsel Barat Perlu Dibentuk?
Tujuan dari pemekaran wilayah pada prinsipnya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan keadilan pembangunan.
Wilayah barat Sumatera Selatan selama ini sering mengeluhkan lambatnya pembangunan infrastruktur dan layanan publik karena letak geografis yang jauh dari Palembang, ibukota provinsi.
Jika terbentuk, Provinsi Sumsel Barat akan memiliki otonomi lebih besar dalam mengatur pembangunan wilayahnya sendiri, termasuk dalam pengelolaan anggaran, sumber daya alam, hingga program-program prioritas lokal.
Hal ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.
Gerakan pemekaran ini juga banyak didukung oleh tokoh-tokoh asal daerah yang kini berdomisili di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
Diaspora Sumsel Barat turut menyuarakan aspirasi ini melalui organisasi kedaerahan, media sosial, hingga petisi daring.
Mereka melihat pemekaran ini bukan hanya sebagai agenda politik, tetapi juga proyek peradaban baru yang mengembalikan marwah budaya lokal dan memperkuat jati diri masyarakat Sumsel Barat.
Namun, harus diakui bahwa seluruh proses ini tidak akan mudah. Pemerintah pusat sejak 2014 masih memberlakukan moratorium (penangguhan sementara) pembentukan daerah otonomi baru.
Kecuali untuk daerah-daerah yang dinilai sangat strategis atau mendesak, usulan seperti Sumsel Barat harus menunggu pencabutan kebijakan moratorium tersebut.