Pemerintah daerah harus aktif mencari sumber pendapatan baru, termasuk dari sektor-sektor pajak yang belum tergarap maksimal.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Jamu Hangat Kontingen Pornas KORPRI 2025 dengan Kearifan Lokal Sumsel
BACA JUGA:Wagub Cik Ujang Inisiasi Safari Sholat Jumat untuk Meningkatkan Komunikasi dengan Masyarakat
Herman Deru menyebutkan, dari sekitar empat juta kendaraan terdaftar di Sumsel, hanya sekitar satu juta yang membayar pajak.
“Kita harus tahu apa penyebab masyarakat tidak membayar pajak kendaraan mereka. Ini soal kesadaran dan rasa memiliki terhadap pembangunan,” ujarnya.
Selain sektor pajak, Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mesin penggerak ekonomi.
Ia meminta agar BUMD di seluruh kabupaten/kota mampu menjadi perusahaan yang produktif dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Tak hanya soal penerimaan, Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan dan pencegahan kebocoran anggaran.
Ia meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, BPKP, dan BPK bersinergi melakukan deteksi dini agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran.
Sementara itu, Rahmadi Murwanto dari DJPb Sumsel menegaskan bahwa meski terjadi pemangkasan, pemerintah daerah tetap dapat mengajukan pembiayaan pembangunan fisik seperti sekolah, irigasi, dan jalan langsung ke Kementerian/Lembaga di pusat melalui strategi “jemput bola”.
“Kita harus proaktif, menyiapkan data, dan memperjuangkan kebutuhan daerah agar tetap mendapat dukungan pusat,” ujarnya.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Sumsel untuk memperkuat koordinasi fiskal dan memastikan pembangunan tetap bergerak meski di tengah tekanan anggaran.