“Untuk sementara kita baru sebatas melakukan penyegelan. Belum ada penggeledahan, apalagi penyitaan,” ujarnya menegaskan.
BACA JUGA:Masuk Dalam Daftar Zona Merah, Pemkot Prabumulih Gencar Lakukan Vaksinasi Rabies Massal
Dalam pelaksanaan penyegelan, tim jaksa penyidik mendapat pengawalan ketat dari personel TNI dan Polri.
“Tim penyidik yang melakukan penyegelan didampingi oleh pengawalan TNI dan Polri,” pungkas Safe’i.
Menurut informasi terakhir, setelah penyegelan, tim penyidik Kejari Prabumulih akan melanjutkan ke tahap penggeledahan untuk mencari dan mengamankan dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana hibah.
Tak menutup kemungkinan, penyidik juga akan melakukan audit forensik terhadap transaksi keuangan dan laporan pertanggungjawaban KPU.
Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat Prabumulih. Banyak warga berharap agar penyidikan dilakukan secara terbuka dan tidak ada pihak yang kebal hukum.
“Kami ingin kasus ini dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Jangan ada tebang pilih,” ujar Iwan, salah satu masyarakat di Prabumulih Timur.
Ia juga menilai bahwa penyalahgunaan dana publik seperti ini sangat melukai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
“Masyarakat sudah percaya KPU untuk menjaga suara rakyat, tapi kalau uang pemilu saja disalahgunakan, bagaimana bisa kami percaya lagi?” katanya dengan nada kecewa.
Untuk diketahui, sebelumnya, tim penyidik Kejari Prabumulih telah menetapkan tiga orang pejabat KPU sebagai tersangka dalam kasus ini.
Mereka adalah Marta Dinata (Ketua KPU Prabumulih), Yasrin Abidin (Sekretaris KPU Prabumulih), dan Syahrul Arifin (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK).
Ketiganya diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun 2024.
Dugaan korupsi ini muncul setelah adanya indikasi ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah dengan fakta lapangan.
Menurut sumber internal, sejumlah kegiatan dan pembiayaan yang dicantumkan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. (abu)