3. Potensi Kawasan Industri
Dengan keterhubungan darat, laut, dan kedekatan ke IKN, Kutai Pesisir sangat potensial untuk mengembangkan kawasan industri baru.
Salah satu gagasan adalah membangun kawasan industri berbasis energi hijau dan industri pengolahan yang mendukung ekosistem IKN yang berbasis smart city dan green economy.
Dukungan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan listrik yang sudah dibangun di sekitar IKN dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan industri di Kutai Pesisir.
4. Pengembangan Ekonomi Pesisir
Sebagai daerah pesisir, Kutai Pesisir juga memiliki peluang besar dalam sektor perikanan tangkap dan budidaya, ekowisata pesisir, serta konservasi mangrove.
Dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan, Kutai Pesisir bisa menjadi contoh integrasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Dukungan Terhadap Pemekaran Kutai Pesisir
Wacana pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir sudah berkembang sejak beberapa tahun terakhir.
Berbagai tokoh masyarakat, akademisi, hingga organisasi masyarakat mendukung penuh usulan ini.
Alasan utama yang sering dikemukakan antara lain:
Peningkatan Pelayanan Publik:
Dengan menjadi daerah otonomi sendiri, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan efektif.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur:
Status sebagai kabupaten baru akan mempercepat pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal:
Dengan pengelolaan APBD sendiri, Kutai Pesisir bisa lebih fokus mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Tokoh-tokoh lokal bahkan sudah beberapa kali mengadakan audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperjuangkan realisasi Kutai Pesisir sebagai DOB.
Tantangan dalam Pembentukan Kutai Pesisir
Meski memiliki banyak keunggulan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:
Proses Administratif dan Regulasi:
Karena masih adanya moratorium pemekaran daerah di tingkat nasional, perjuangan ini harus bersabar hingga moratorium dicabut.
Kesiapan Infrastruktur dan SDM:
Pembangunan sarana pemerintahan baru, kesiapan sumber daya manusia, serta perencanaan tata ruang wilayah menjadi aspek krusial.