Upaya memperkuat sistem pelaporan digital ini juga sejalan dengan agenda nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022.
SPBE menuntut pemerintah daerah untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi, pelaporan, dan pelayanan publik ke dalam sistem berbasis teknologi informasi.
Prabumulih termasuk salah satu daerah yang cukup progresif dalam implementasi SPBE.
Berbagai aplikasi telah diluncurkan sebelumnya oleh Diskominfo, seperti e-Lapor, e-Office, SIMPEG, dan SIPD, yang kini diperkuat lagi dengan hadirnya ROMANTIK sebagai aplikasi khusus untuk pengelolaan metadata kegiatan OPD.
Mulyadi menambahkan, keberhasilan transformasi digital di lingkungan Pemkot Prabumulih tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada komitmen dan kedisiplinan setiap OPD dalam menerapkan sistem ini secara konsisten.
“Diskominfo siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi teknis maupun pelatihan sumber daya manusia.
Namun yang paling penting adalah bagaimana setiap OPD memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memanfaatkan sistem ini dengan baik,” jelasnya.
Melalui kegiatan rapat koordinasi dan monitoring ini, Diskominfo berharap seluruh OPD dapat memahami dan mengoptimalkan penggunaan Aplikasi ROMANTIK.
Ke depan, sistem ini akan menjadi tolak ukur utama dalam penilaian kinerja serta penyusunan laporan pembangunan daerah.
Pemkot Prabumulih juga menargetkan agar semua pelaporan kegiatan pemerintah daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun dana transfer pusat, dapat diinput secara menyeluruh ke dalam sistem sebelum akhir tahun 2025.
Dengan langkah ini, Pemkot optimistis akan mampu mewujudkan sistem pelaporan digital yang tertib, akurat, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Prabumulih sebagai salah satu kota dengan tata kelola pemerintahan berbasis data yang baik di Provinsi Sumatera Selatan.
“Harapan kami, dengan sistem ini tidak hanya mempermudah administrasi, tapi juga mempercepat pelayanan publik.
Setiap kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran karena berbasis pada data yang valid dan terkini,” pungkas Mulyadi. (abu)