Makanya kami minta kejelasan dari Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD,” ucap pria berkepala plontos ini.
Suharta berharap pemerintah segera memberikan penjelasan resmi agar persoalan ini tidak melebar dan tidak mencoreng nama baik warga Dusun Prabumulih.
Ia menilai, isu-isu seperti ini berpotensi menimbulkan stigma negatif seolah-olah warga menghambat pembangunan.
“Kami minta dijelaskan seterang-terangnya supaya tidak menimbulkan fitnah dan tidak mencemarkan nama baik warga Dusun Prabumulih,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih, H Elman ST MM, yang juga menjadi salah satu pejabat kunci dalam proses pembebasan lahan, belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar batalnya proyek ini.
Saat dihubungi melalui sambungan telepon, nomor ponsel Sekda tidak aktif, sementara pesan singkat yang dikirim hanya centang satu alias belum terkirim. (abu)