Ketiga, meminta aparat penegak hukum menangkap dan memenjarakan Kepala UKLPBJ yang diduga menjadi otak pengaturan dan pengondisian lelang.
BACA JUGA:Satukan Persepsi, INI MP2EL Gelar Silaturahmi Dengan Bupati Muara Enim
BACA JUGA:Cegah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Keempat, mendesak penindakan terhadap Pokja UKLPBJ Setda Kabupaten Muara Enim yang diduga menjadi pelaku dalam praktik pengaturan dan pengondisian pemenang lelang.
Adriansyah menegaskan bahwa, tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pentingnya integritas penyelenggaraan pemerintahan di Muara Enim.
"Kami ingin memastikan pemerintahan di Muara Enim berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme," ujarnya.
Selain itu, Komunike Arus Bawah juga berharap aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun lembaga antikorupsi, turun tangan menyelidiki dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Andi Wijaya menyampaikan bahwa, tuntutan massa aksi akan disampaikan kepada Bupati Muara Enim.
"Kita tetap kedepankan asas praduga tak bersalah, kita pelajari terkait tuntutan mereka dan mintai klarifikasi dari Unit PBJ sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku," ujar Andi.
Selain itu, Andi mengatakan, Pemkab Muara Enim tentu mengutamakan pemberdayaan sumber daya lokal. "Sesuai dengan program strategis Bupati untuk memberdayakan sumber daya lokal," tutupnya.(ozi)