Selain itu, daerah ini juga menyimpan potensi pertanian, peternakan, dan kerajinan rakyat yang bisa menjadi andalan ekonomi provinsi baru.
Tantangan dan Harapan Pemekaran Wilayah NTT
Wacana pemekaran NTT tentu membawa harapan besar bagi masyarakat.
Pemekaran diharapkan mampu mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, membuka peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Namun, tantangan besar juga mengiringinya.
Beberapa isu krusial yang harus dijawab sebelum pemekaran dilakukan antara lain:
Kajian akademik dan hukum:
Setiap calon provinsi harus memiliki dasar hukum dan kajian komprehensif, termasuk peta wilayah, kesiapan perangkat daerah, dan dukungan dari DPRD.
Kesiapan fiskal dan anggaran:
Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kemampuan fiskal dalam mendanai DOB (Daerah Otonomi Baru), terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.
Sumber daya manusia (SDM):
Ketersediaan ASN, tenaga teknis, dan pejabat struktural menjadi penting untuk menjalankan pemerintahan yang efektif.
Infrastruktur dasar:
Gedung pemerintahan, perumahan ASN, jaringan transportasi, listrik, dan internet harus menjadi prioritas utama di wilayah-wilayah yang akan dimekarkan.
Dukungan dan Restu Tokoh Adat dan Masyarakat
Dukungan masyarakat adat dan tokoh lokal menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendorong realisasi pemekaran wilayah di NTT.
Banyak tokoh adat dari Flores, Timor, Sumba, dan Alor menyatakan kesiapan dan antusiasme terhadap pemekaran ini.
Mereka menilai pemekaran sebagai jalan strategis untuk menjaga identitas budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah tertinggal.
Namun demikian, para tokoh juga mengingatkan agar pemekaran tidak hanya menjadi ajang bagi elit politik mengejar jabatan, tetapi benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.
Intinya, wacana pembentukan enam provinsi baru di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari cita-cita besar untuk mempercepat pembangunan dan keadilan wilayah.
Jika dirancang dengan matang dan dijalankan secara bertahap, maka pemekaran ini bisa menjadi solusi strategis jangka panjang dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah pusat dan daerah kini diharapkan lebih serius dalam menindaklanjuti wacana ini dengan pendekatan berbasis data, partisipatif, dan berkelanjutan.