Oleh: Paisol Burlian*
PEMBERIAN gelar pahlawan nasional untuk Soeharto menuai beragam tanggapan dari sejumlah tokoh.
Respon masyarakat terhadap penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto terbagi dua: penolakan keras dan apresiasi.
Kelompok yang menolak berargumen bahwa Soeharto tidak layak karena rekam jejak pelanggaran HAM, korupsi, dan kejahatan kemanusiaan di masa Orde Baru, sementara kelompok pendukung mengapresiasi kontribusi Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan nasional.
Penolakan Melanggar hak asasi manusia: Sejumlah organisasi seperti Amnesty International Indonesia dan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menolak keras pemberian gelar karena Soeharto dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, termasuk kasus pembantaian 1965-1966 dan penembakan misterius.
Tidak layak dan kontradiktif: Penolakan juga datang dari politikus, seperti PDI- P, yang menganggap pemberian gelar ini sebagai kontradiksi terhadap cita- cita Reformasi 1998 dan tidak berkeadilan bagi para korban pelanggaran HAM.
Korupsi dan nepotisme: Franz Magnis-Suseno menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas selama rezim Soeharto, yang dinilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai kepahlawanan.
Menabrak TAP MPR: Beberapa pihak juga menilai pemberian gelar ini bertentangan dengan TAP MPR Nomor XI/1998 tentang Peninjauan Kembali Pengamalan Pancasila.
Apresiasi Kontribusi pembangunan: Sejumlah tokoh dan partai politik, seperti Partai Golkar, menilai Soeharto berjasa dalam pembangunan ekonomi, ketahanan nasional, dan penguatan struktur pemerintahan, yang masih terasa hingga saat ini.
Pendidikan dan swasembada pangan: Penganugerahan ini juga didukung dengan argumen bahwa Soeharto berjasa dalam pengentasan buta aksara melalui program sekolah Inpres, serta menciptakan swasembada pangan.
Refleksi sejarah: Beberapa pihak melihat pemberian gelar ini sebagai momentum untuk merefleksikan sejarah secara objektif dan dewasa, tanpa menghapus kritik maupun catatan sejarah.
Menguatkan persatuan nasional: Apresiasi terhadap jasa Soeharto dianggap dapat memperkokoh persatuan nasional dan memberikan inspirasi bagi pembangunan di masa mendatang.
Namun apabila kita mengambil atau mengutif respon publik via survei ternyata cukup signifikan angkanya yang setuju.
"Tingginya tingkat kesetujuan publik ini di tunjukkan adanya indikasi bahwa sosok soeharto telah banyak jasanya di berbagai bidang pembangunan dan berbagai bidang kehidupan.
Misalnya memajukan pendidikan dari sekolah dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, memberikan kemudahan untuk akses berobat dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan stimulan perekonomian berbasis data ekonomi berjangka, Lembaga survei Indomatrik misalnya merilis hasil survei nasional.