“Kekurangan ruang belajar terjadi akibat jumlah siswa baru tahun sebelumnya melebihi kapasitas ideal,” ujar Dipe.
BACA JUGA:Fraksi-Fraksi DPRD Prabumulih Desak Pemkot Optimalkan Sumber Pendapatan
BACA JUGA:Pratu Gilang Saputra Juara Sriwijaya International Taekwondo, Harumkan Nama Yonkav 5/DPC
Namun, ia menyampaikan angin segar terkait kemungkinan solusi dari pemerintah pusat.
Dengan realokasi dana pusat yang kini diprioritaskan untuk sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, ada harapan besar bahwa persoalan kekurangan rumbel ini dapat segera diatasi.
“Dukungan pemerintah pusat ini memastikan anak-anak tidak lagi mengalami kendala pendaftaran di Dapodik. Pemerataan layanan pendidikan menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Menurut Dipe, Pemerintah Pusat melalui APBN sudah memastikan dukungan anggaran untuk pembangunan ruang belajar baru di Kota Prabumulih.
Bahkan, ia menyebut bahwa anggaran tersebut hampir dipastikan turun untuk tahun anggaran 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Dipe Anom juga menjelaskan bahwa pembangunan ruang belajar untuk sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan rumbel akan mendapatkan dukungan dari APBN tahun 2026.
Ia menyatakan optimis bahwa kebutuhan pembangunan minimal lima ruang belajar baru akan terpenuhi melalui anggaran tersebut.
Meski begitu, Dipe juga tidak menutup mata bahwa ada risiko tertentu jika proses pembangunan tidak selesai tepat waktu.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penyelesaian pembangunan dapat menyebabkan pengurangan jumlah penerimaan siswa baru pada tahun ajaran mendatang.
“Kalau ruang belajar tetap kurang dan tidak terpenuhi, maka penerimaan murid tahun depan pasti akan dikurangi. Tapi kita optimis, lima ruang belajar yang dibutuhkan akan terpenuhi melalui APBN 2026,” tegasnya. (abu)