Dalam skenario ini, ibu kota Kabupaten Besemah direncanakan berada di Kecamatan Tanjung Sakti PUMU atau PUMI, kawasan yang strategis dan selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat Besemah.
Dukungan Kuat Masyarakat dan Pimpinan Daerah
Mayoritas masyarakat di sembilan kecamatan tersebut secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap opsi kedua.
Dukungan ini didasari oleh beberapa pertimbangan utama, antara lain efisiensi administrasi pemerintahan, tidak terganggunya kemandirian Kota Pagaralam, serta harapan akan percepatan pembangunan di wilayah yang selama ini relatif tertinggal.
Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Besemah (P2KB), Asfan Fikri Sanaf, menegaskan bahwa perjuangan ini murni didorong oleh kebutuhan masyarakat, bukan ambisi politik semata.
“Inshaa Allah, Kabupaten Besemah akan segera terwujud demi pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih maksimal,” ujarnya.
Asfan juga mengungkapkan bahwa dukungan dari Gubernur Sumatera Selatan telah diperoleh, sementara saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan lanjutan dari Pemerintah Pusat terkait moratorium DOB.
Identitas Budaya Besemah yang Mengakar Kuat
Secara historis, masyarakat Besemah merupakan salah satu kelompok etnis tertua di Sumatera Selatan.
Mereka memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang khas.
Wilayah Besemah sejak lama mencakup kawasan Lahat dan Pagaralam, sehingga wacana pemekaran juga sarat dengan semangat menjaga identitas kultural.
Namun, dalam konteks otonomi daerah saat ini, pendekatan yang digunakan cenderung lebih pragmatis.
Fokus utama bukan semata pada sejarah, melainkan pemerataan pembangunan, efektivitas pelayanan publik, dan keadilan fiskal.
Potensi Ekonomi dan Infrastruktur Kabupaten Besemah
Jika Kabupaten Besemah terbentuk, berbagai potensi ekonomi diyakini dapat berkembang lebih optimal.
Di antaranya sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kopi robusta dan hortikultura, pariwisata alam berbasis pegunungan dan air terjun, serta pengembangan UMKM dan industri kreatif lokal.
Pemekaran wilayah Sumatera Selatan ini juga diyakini akan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, jaringan internet, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Menanti Kepastian Pemerintah Pusat
Meski dukungan lokal tergolong kuat, tantangan utama tetap berada pada moratorium pemekaran daerah otonomi baru yang diberlakukan sejak 2014.
Kebijakan ini bertujuan menekan beban fiskal negara akibat banyaknya DOB yang belum mandiri secara ekonomi.