Ia menambahkan, melalui peran strategis Jaksa Pengacara Negara, kami tidak hanya menuntut kepatuhan dari penyedia jasa, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pemerintah daerah.
BACA JUGA:Safari Ramadhan Pemkab OKI: Serap Aspirasi, Hadirkan Layanan, Salurkan Bantuan
"Keberhasilan ini adalah pesan kuat bahwa regulasi harus ditaati demi kesejahteraan bersama," pungkas Agung.
Dengan tuntasnya pendaftaran ratusan paket pekerjaan tersebut, Kejari OKI telah membuktikan bahwa instrumen hukum jika dikelola dengan integritas tinggi, mampu menjadi mesin penggerak bagi terciptanya kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten OKI.*