OKI,PALPOS.CO - Momentum peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten OKI untuk menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Asta Cita.
Hal tersebut dengan melalui pembangunan yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada hasil. Ketegasan disampaikan dalam upacara yang digelar di Lapangan Kantor Bupati OKI, 27 April 2026.
Dalam amanatnya, Wakil Bupati OKI, Supriyanto mengatakan, otonomi daerah ditegaskan bukan sekadar pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten OKI.
"Selama tiga dekade terakhir, persoalan klasik berupa ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah masih kerap muncul.
BACA JUGA:Dandim Tutup Persami KKRI dengan Pesan Nasionalisme dan Kepedulian Sosial
BACA JUGA:Pohon Tumbang Tutup Akses Jalan, Pagar Kantor Kelurahan Sidakerse Ikut Tertimpa
Dampaknya nyata tumpang tindih program, duplikasi anggaran, hingga rendahnya efektivitas pembangunan," katanya.
Untuk itu, pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis. Mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran lintas level pemerintahan, reformasi birokrasi berbasis outcome yang ditopang digitalisasi terintegrasi, hingga penguatan kemandirian fiskal daerah.
Di sisi lain, Supriyanto menekankan urgensi fokus pada pelayanan dasar dan pengentasan ketimpangan.
Akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial masih menunjukkan disparitas, terutama antara wilayah maju dan daerah tertinggal, terluar, dan terpencil.
BACA JUGA:17 Siswa Terbaik OKI Siap Berlaga di KMNR Nasional
BACA JUGA:217 Calon Haji OKI Berangkat, Bupati Pesan Jaga Kebersamaan
"Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi bagian dari agenda besar otonomi
. Dalam konteks ini, daerah dituntut adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk tekanan ekonomi dan dinamika sosial," ujar Supriyanto
Sesuai arahan Presiden RI kegiatan pemerintahan diharapkan tidak berlebihan dan tidak terjebak pada seremoni.